Misi Kabupaten Jayapura berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayapura 2012-2017 dan penjelasannya adalah sebagai berkut.

 

  1. Memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan

Demokratisasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada kehendak mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat kewenangan. Karena itu, menjadi penting untuk membuka ruang publik seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah ini. Salah satu komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata di tengah masyarakat adalah eksistensi adat. Ini ditekankan secara implisit dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua tentang pengakuan peran adat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka misi menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan adat terkerangkakan dalam hubungan yang harmonis. Fakta membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat lebih banyak menaruh harapan pada peran dan kontribusi adat sebagai salah satu aktor penting dalam prosesi pembangunan di daerah ini.

 

2. Membangun masyarakat cerdas dan sehat secara merata

Dengan dukungan masyarakat yang cerdas, Kabupaten Jayapura memiliki modal manusia dan modal sosial yang sangat besar. Sebab, kemajuan daerah ditentukan oleh kemajuan masyarakatnya. Dalam hal ini, Kabupaten Jayapura yang Baru diindikasikan oleh empat faktor yang menentukan, yakni manusia inovatif dan kreatif yang didukung kesehatan prima, hubungan (link) dan jarinagn (network), kemampuan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Misi ini berfokus pada upaya perwujudan faktor-faktor kunci tersebut.

3. Membangun harmoni, demokrasi dan kedamaian

Misi ini dilandaskan pada pemahaman bahwa sumberdaya masyarakat yang sehat dan cerdas merupakan hak dasar yang harus dicapai dengan semangat gotong royong serta kinerja pemerintah daerah yang handal. Ini memerlukan hubungan kemitraan masyarakat adat dan pemilik modal/swasta yang harmonis dalam pengelolaan sumberdaya kampung. Pemerintah memfasilitasi secara periodik forum komunikasi antar Pimpinan Adat, Agama, Pemuda dan Perempuan sebagai wadah untuk mengelola/membangun persepsi untuk Jayapura yang bermartabat dan maju serta wadah mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian terpelihara suasana yang aman, damai, tertib dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ini diarahkan pada upaya memberi ruang kepada pemuda potensial yang kritis namun santun (komunitas demokrasi Jayapura) mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat sebagai mitra pemerintah.

Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat pula dikembangkan dalam semangat konfederasi Mamta atau konteks yang lebih luas sebagai satu wilayah adat di Papua, sehingga Jayapura dibangun dalam semangat kebersamaan secara efisien, terpadu dan berdampak luas. Pelaksanaan proses rekruitmen politik menjunjung tinggi asas-asas demokrasi dan keadilan. UU No.21/2001 dan UU No.32/2004 serta UU lainnya terus dikaji dan diimplementasikan berbasis lokalitas. Di lain pihak, tata hukum nasional perlu diterapkan secara konsisten dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Tetapi, juga sangat penting untuk memberikan penghormatan dan pengakuan setara terhadap eksistensi hukum adat serta mmberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan hak ulayat masyarakat adat.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keberdayaan masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Pertumbuhan ekonomi daerah yang disokong dengan kontribusi berbagai sektor strategis, terus didorong dengan memanfaatkan jaringan kemitraan internal (masyarakat adat) dan kemitraan eksternal (pihak swasta lokal-nasional dan internasional). Hal ini ditumpukan pada sektor perdagangan/jasa dan industri yang ditopang secara simultan oleh sektor lainnya. Pelibatan masyarakat secara aktif sebagai subyek sangat dipentingkan, sehingga peranan masyarakat menjadi signifikan dalam memajukan Kabupaten Jayapura hingga Tahun 2016.

Sebagai sentra perdagangan/jasa, dimaksudkan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Jayapura mampu menjadi barometer dalam berbagai komoditi produk unggulan perdagangan/jasa dan industri berskala kecil-menengah hingga industri berskala besar yang memiliki kualifikasi terstandardisasi domestik dan global. Dengan demikian, Kabupaten Jayapura menjadi pusat supply utama untuk memenuhi kebutuhan kabupaten tetangga maupun kawasan regional di Papua dan bahkan di tingkat nasional. Hal tersebut didukung dengan posisi Kabupaten Jayapura saat ini sebagai wilayah penting dalam melayani arus lalu lintas transito udara dan laut. Sedangkan sebagai pusat industri, dimaksudkan agar Kabupaten Jayapura mampu mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku sumberdaya alam yang potensial untuk dioleh menjadi bahan jadi yang memiliki keunggulan kompetitif yang berciri khas.

Meliputi prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut, sungai dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan sistem telekomunikasi yang cukup memadai bagi seluruh rakyat. Tata ruang Kabupaten Jayapura direvieu ulang sehingga merespons ruas jalan layang (Jayapura-Puay-Sentani) dan Sentani – Depapre/Entiyebo sebagai kawasan Wisata Alam dan Budaya yang terpadu dengan memperhatikan pusat-pusat pertumbuhan, fasilitas umum dan kawasan lindung. Kebutuhan lintas Kabupaten (Mamta) yang terintegrasi dalam hal ketersediaan energi listrik dengan tenaga air, pelabuhan peti kemas Depapre, Kawasan Industri Bonggrang, Bandar Udara Sentani dan pariwisata.

5. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik

Proses reformasi yang berkembang saat ini, dengan kondisi masyarakat majemuk, desentralisasi ekonomi dan politik, telah mendorong berkembangnya tata pemerintahan dengan paradigma otonomi daerah. Masyarakat Kabupaten Jayapura dengan ciri majemuk menghadapi perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Pada lingkup eksternal, perubahan yang terjadi meliputi aspek ekonomi, sosial politik, budaya, teknologi, demografi, sedangkan pada lingkup internal perubahan yang terjadi meliputi perubahan organisasi dan manajemen pemerintahan yang responsif terhadap perubahan eksternal.

Dalam hal ini, penataan kembali pemerintahan Kabupaten Jayapura, dimaksudkan untuk membangun suatu pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Ciri-cirinya adalah partisipasi masyarakat yang subtansial, program dan anggaran yang transparan, alokasi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tidak ada korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Perampingan/pembaharuan pola organisasi pemerintahan pada semua jajaran dan tingkatan. Mereviuw dan pertajam peran dan fungsi SKPD yang efektif dan profesional.

No. Pokok-Pokok Visi Misi
1 Jayapura yang Berjati Diri Memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan
2. Jayapura yang Cerdas Membangun masyarakat cerdas dan sehat secara merata
3. Jayapura yang Harmonis, Demokratis dan Damai Membangun harmoni, demokrasi dan kedamaian
4. Jayapura yang Sejahtera Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keberdayaan masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Jayapura dengan Kepemerintahan yang Baik Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik

————————————————————————————————————————————-

Misi

Tujuan

  1. Memperkuat hak-hak adat dan mem-berdayakan masya-rakat secara ber-kelanjutan
  1. Meningkatnya kemandirian dan otonomi kampung berbasis masyarakat adat

  2. Meningkatnya partisipasi masyarakat (baik pada kampung berbasis masyarakat adat maupun pada kampung bukan berbasis masyarakat adat) dalam pembangunan.

2.  Membangun masyarakat cerdas dan sehat

 

 

  1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat asli Papua secara setara dengan masyarakat lainnya.
  2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat asli Papua secara setara dengan masyarakat lainnya
  3. Meningkatnya kehidupan rohaniah dan kecerdasan spiritual masyarakat asli Papua dan masyarakat lainnya.

 

3.   Membangun   harmoni, demokrasi dan kedamaian

  1. Meningkatnya kerukunan antar etnis, agama, budaya, dan kelompok kepentingan di antara seluruh masyarakat Jayapura
  2. Meningkatnya supremasi hukum, partisipasi publik dan substansi demokrasi dalam kehidupan seluruh masyarakat Jayapura.

 

4.   Meningkatkan per-tumbuhan ekonomi daerah berbasis keberdayaan masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai

  1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
  2. Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing dari produk ekonomi unggulan setiap kampung
  3. Meningkatnya kesempatan kerja yang merata antar wilayah pembangunan dalam daerah Jayapura
  4. Meningkatnya jangkauan layanan infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan permukiman

 

5.   Menata pemerintahan daerah
  1. Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kabupaten, distrik dan kampung.
  2. Efektifnya ruang dialog antara tanggung jawab dan kewenangan masyarakat adat, pemerintah, legislatif, dunia usaha dan badan pemerika dalam merespon secara bersama, kreatif dan adaptif dinamika perubahan.
  3. Meningkatnya kesadaran dan tindakan pencegahan dan penanggulangan korupsi diantara masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, legislatif dan dunia usaha