SENTANI, jpr – Kebijakan relaksasi kontekstual yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Provinsi Papua rupanya belum memberikan dampak baik bagi usaha perhotelan di Kabupaten Jayapura.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia (PHRI) Kabupaten Jayapura, Bambang Zulhadi mengakui saat ini sudah ada sebagian hotel yang mulai beroperasi. Namun jumlah pengunjung di hotel masih terbatas atau masih di bawah 20 persen. Kondisi ini, kata Bambang, dipengaruhi dampak adanya pembatasan operasional penumpang pesawat meskipun sudah ada kebijakan relaksasi oleh Pemerintah Papua
“Dengan diberlakukannya menuju new normal waktu dilonggarkan dari jam 2 ke jam 5, hotel sudah mulai dibuka. Tapi ada ketentuan. Karena dengan sistem yang diberikan oleh pemerintah, tetap tamu-tamu hotel juga yang hadir terbatas. Hotel di Kabupaten Jayapura adalah hotel transit. Ketika armada pesawat dibatasi penumpangnya dan tidak bergerak, maka semua hotel akan colaps,” kata Bambang Zulhadi kepada wartawan di Sentani, Sabtu (11/7).
Ia menambahkan jumlah karyawan hotel yang bekerja juga hanya berkisar 10 hingga 20 persen sedangkan sisanya masih dirumahkan. Para karyawan hotel ini, lanjutnya, sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Ia pun menilai, program bantuan bagi pengelola pariwisata dari Pemeritah Pusat melalui Dinas Pariwisata setempat sangat tepat meskipun terlambat.
“Gaji karyawan juga tergantung dari pemasukan dari hotel itu sendiri. Jadi kami dari para pengusaha hotel ini dapat membayar operasional listrik saja sudah bersyukur. Karyawan sendiri kami sudah koordinasi, kalau gaji dapat baru kita bayar. Jadi memang seluruhnya terdampak ini dalam kondisi new normal kondisinya seperti itu. Solusi yang dilakukan Pemerintan Pusat melaui Dinas Pariwisata ini sangat tepat, walaupun terlambat, dulu pernah Pemkab Jayapura berikan bantuan, cuma barang itu kan paling su habis dalam 1 minggu,” tandasnya.
