Rekon Kebutuhan CPNS 2019 Terhambat Putusnya Jaringan Internet

SENTANI, jpr – Kepala Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar mengatakan, putusnya jaringan internet yang dilakukan pemerintah pusat di Papua dan Papua Barat sebagai dampak dari adanya aksi demo anarkis ternyata menghambat sejumlah program pekerjaan dari pemerintah.
Hal itu misalnya seperti yang dialami oleh pihak BKD Kabupaten Jayapura. Dimana saat ini instansi tersebut tengah mempersiapkan sejumlah data berkaitan dengan rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 di Kabupaten Jayapura.
“Formasi 2019 di Papua masih menunggu karena dari waktu yang diberikan dari pusat terkendala dengan muncul dengan konflik di papua. Sehingga pemerintah pusat memutuskan jaringan pada aplikasi kami,” kata Alex Rumbobiar kepada wartawan di Sentani, Senin (9/9).
Sehubungan dengan itu, pihaknya sudah menyurat ke BKSDM Pusat melalui surat Gubernur Papua dan surat Bupati Jayapura untuk aplikasi itu dibuka kembali.
“Sekarang sedang dikaji dan ini akan diberikan waktu supaya Papua dan Papua Barat bisa melakukan rekon kembali kebutuhan formasi CPNS 2019,” ungkapnya.
Sementara untuk pengumuman CPNS formasi 2018 yang sudah dilakukan seleksi penerimaan beberapa waktu lalu, pihaknya belum memastikan terkait waktu penerimaan CPNS formasi 2018 tersebut. “Kami baru pulang dari Jakarta dan sudah ketemu termasuk ada tim Panselnas. Memang untuk hasil sampai sekarang kita masih tunggu karena baru saja mereka rapat koordinasi tentang hasil seleksi itu,”jelasnya.
Lanjut dia, penundaan pengumuman CPNS 2018 itu disebabkan karena adanya beberapa persoalan yang terjadi di Papua. Misalnya adanya beberapa formasi CPNS yang tidak terisi. Sehingga dari hasil evaluasi itu, harus diatur ulang. Dan formasi yang tidak terisi itu masing-masing dikembalikan ke kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehubungan dengan itu, untuk Kabupaten Jayapura, formasi CPNS 2018 yang tidak terisi ada sebanyak 104 tenaga. Bagi formasi yang tidak dilamar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sesuai petunjuk dari pusat, tetap harus mengisi formasi yang masih sepi peminat itu.

Tinggalkan Balasan