[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16479″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jayapurakab.go.id – Sudah enam tahun sejak 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan Dermaga Peti Kemas Depapre, akhirnya dermaga itu akan beroperasi pada 24 Januari 2021. “Ya, Dermaga Peti Kemas Depapre akan beroperasi pada 24 Januari 2021,” tegas Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1/2021).
Menurut Mathius Awoitauw, dermaga ini akan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Untuk itu, pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga kegiatan bongkar muat peti kemas dapat berjalan dengan baik.
Menurut penulusuran penulis, walaupun Dermaga Peti Kemas Depapre akan beroperasi pada 24 Januari nanti, tapi infrastruktur yang menunjang belum memadai. Katakan saja, rambu-rambu navigasi belum terpasang. Keamanan bawah laut belum terjamin, jalan Sentani – Depapre rusak parah, dan infrastruktur teknis lainnya.
Menanggapi rambu-rambu navigasi belum terpasang, pihak Dinas Perhubungan laut Provinsi Papua sudah memberikan jaminan kepada Bupati Jayapura, bahwa dalam tahun ini, semua perangkat navigasi untuk Dermaga Peti Kemas Depapre, akan dipasang.
Sementara itu, untuk keamanan bawah laut terutama keamanan dari sisa-sisa ranjau perang dunia kedua, pihak TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal X Jayapura akan membantu melakukan survey atau penyisiran di bawah laut di sekitar perairan Teluk Tanah Merah.
“Untuk itu, Kami mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membuat surat permohonan survey kepada pihak TNI Angkatan Laut. Selain survey di perairan Teluk Tanah Merah (Depapre), kami juga akan melakukan survey di Danau Sentani. Dua tempat ini perlu kami lakukan, karena Laut Depapre dan Danau Sentani pernah menjadi basis tentara sekutu pada saat Perang dua kedua,” ungkap Dan Lantamal X Jayapura, Lakasma TNI Yeheskiel Katiandagho, SE. MM.
Tentang infrastruktur jalan Kemiri – Depapre yang tidak layak untuk menunjang Dermaga Peti Kemas Depapre, Sekwilda Provinsi Papua, Doren Wakerwa mengatakan, Jalan menuju Dermaga Peti Kemas yaitu dari Kemiri – Depapre, merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pembangunan jalan itu. “Kami akan usahakan, supaya tahun ini, jalan Kemiri – Depapre sudah rampung,” kata Doren Wakerwa kepada Wartawan di Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1).
Tentang pentingnya Dermaga Peti Kemas Depapre, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw melansir pernyataan Presiden Joko Widodo saat pencanangan pada tahun 2015, bahwa Pembangunan dermaga peti kemas ini penting karena jarak 20 Km dari kawasan pelabuhan ini akan dibangun kawasan industri.
“Jadi ada terintegrasi pelabuhan dan kawasan industri,” kata Bupati mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo ketika meninjau Dermaga Depapre, Sabtu (30/4//2016).
Manfaat lainnya yang didapat dari pembangunan dermaga ini karena merupakan pelabuhan dalam maka barang-barang komoditas ekspor dari kawasan Papua tidak perlu dikirim melalui Makassar atau Surabaya. “Langsung ke negara-negara tujuan,” ucap Bupati melansir penegasan Presiden.
Dermaga Depapre seperti juga Pelabuhan Sorong akan menjadi dua pelabuhan besar yang ada di Papua.
Pelabuhan peti kemas Depapre terletak di Teluk Tanah Merah yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1616556985285-ac97c003-9146-0″ include=”16483,16484,16480,16481,16482″][/vc_column][/vc_row]