SENTANI, jayapurakab.go.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura baru mencapai sekitar 40% dari total target penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari target sekitar 67 ribu penerima manfaat, saat ini baru 34 ribu lebih yang terlayani. Hal ini terungkap dalam evaluasi program yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku S.H., dengan didampingi Plt Sekda ini bertujuan mempercepat dan memperluas cakupan program Nasional dari Presiden RI. Wakil Bupati Haris Yocku menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat pelaksanaan program guna menjangkau seluruh wilayah, mendukung kesehatan anak, menekan stunting, dan meningkatkan SDM.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas OPD, terutama dengan dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial, supaya pelaksanaan program ini semakin efektif,” tegas Haris Yocku saat rapat evaluasi di Aula Lantai 2, Kantor Bupati Jayapura.
Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Jayapura, Ruth Widiastuti, mengakui, capaian ini masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan yang aksesnya sulit. Kendala teknis seperti jarak antar wilayah dan distribusi bahan makanan menjadi hambatan utama.
Untuk mengatasinya, BGN menargetkan pembangunan 36 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) atau dapur bergizi. Saat ini, hanya 11 dapur yang sudah beroperasi, sementara beberapa lainnya seperti di Distrik Depapre dan Yapsi masih menunggu peralatan.
“Untuk wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal), meski hanya 50 anak, kami tetap akan bangun SPPG supaya semua anak bisa mendapat makanan bergizi,” jelas Ruth.
Pemkab Jayapura dan BGN juga mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan Papua, dalam pengelolaan dapur.
“Kami ingin tenaga kerja di dapur MBG berasal dari masyarakat lokal, khususnya mama-mama Papua. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga,” ungkap Wabup Haris.
Ruth menambahkan, sebagian besar relawan di dapur MBG merupakan masyarakat sekitar. Bahkan di SPPG Kalkote, seluruh pekerjanya adalah mama-mama asli Papua.
“Ke depan kami targetkan 80% tenaga kerja berasal dari mama-mama lokal,” tandasnya.
Menanggapi laporan gangguan kesehatan pada beberapa siswa, Ruth memastikan BGN telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setiap dapur telah memiliki Sertifikat Rumah Hidangan Sehat (SRHS) dan para koki yang memasak juga sudah bersertifikat.
Dengan hasil evaluasi ini, Pemkab Jayapura dan BGN berkomitmen memperluas cakupan penerima manfaat, memperkuat pasokan pangan lokal, serta meningkatkan keterlibatan mama-mama Papua dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Penulis : Imel
Editor : Rita
Admin : Rilva
