SENTANI, jayapurakab.go.id – Posyandu Pacema Sosial Distrik Sentani, menjadi sorotan saat menerima kunjungan kerja Ketua TP-PKK Kabupaten Jayapura, Ny. Dewi Sartika Wonda,S.Par., beserta rombongan, Senin (8/6/2026). Dalam pertemuan hangat, terungkap capaian pelayanan ibu dan anak serta sejumlah kendala mendasar yang menghambat posyandu.
Perwakilan Puskesmas Sentani, Bidan Siti Aisyah Pelu,S.Tr.,Keb., melaporkan data pelayanan yang cukup besar. Wilayah kerja posyandu mencatat 9 ibu hamil, 3 ibu nifas, dan 2 ibu hamil KEK. Untuk balita dan bayi ada 50 jiwa, dengan rata-rata 40 orang rutin menimbang. Dua anak terdata stunting dan sudah mendapat perhatian khusus.
Meski konsisten melayani, posyandu menghadapi masalah serius pada SDM dan fasilitas. ia juga menyampaikan para kader mengabdi sejak 2019, tetapi hak atau insentif belum pernah diterima.
”Kader ada mengabdi sudah 6 tahun, sejak 2019, namun insentif belum terima. Hal ini bermula sejak meninggalnya Bapak Lukas Enembe yang dulu sangat mendukung kami,” ungkapnya di hadapan rombongan.
Sarana prasarana juga memprihatinkan. Alat ukur antropometri dan timbangan berat badan banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Kondisi gedung posyandu rusak di bagian pintu dan dinding bawah, bahkan pernah terjadi pencurian.
Persoalan paling mendesak adalah air bersih. Posyandu belum memiliki akses air bersih dan kamar mandi layak. Setiap kegiatan pelayanan atau pemberian PMT, kader harus membawa air sendiri pakai ember dari rumah untuk cuci tangan.
Merespons laporan itu, Ny.Dewi mengapresiasi dedikasi kader. Ia menjelaskan wilayah pelayanan sudah masuk tanggung jawab Kabupaten Jayapura. Namun tanah dan bangunan posyandu masih aset Pemprov Papua dan belum dihibahkan, sehingga Pemkab belum bisa perbaiki struktur besar.
Terkait insentif, Ny. Dewi menemukan SK pengangkatan kader baru akan terbit. Pembayaran hak akan dihitung sejak tanggal SK dan segera ditindaklanjuti bersama dinas terkait.
Untuk air bersih, ia tawarkan solusi jangka pendek berupa tangki air sementara. “Biayanya sekitar Rp100.000–Rp120.000 sekali isi dan bisa dipakai dua bulan. Ini akan kami bahas dengan Dinas terkait,” ujarnya.
Ny. Dewi juga menekankan kesadaran menjaga fasilitas. “Kami siap bantu alat dan air. Tapi kalau rusak atau dicuri lagi oleh warga sendiri, bagaimana kita maju? Kesadaran menjaga fasilitas umum wajib dimiliki semua pihak,” tegasnya. Ia menutup dengan imbauan agar data ibu dan anak tertib administrasi dengan mengurus KK dan KTP agar berhak dapat jaminan kesehatan.
Kunjungan ditutup dengan diskusi antara TP-PKK Kabupaten, Puskesmas, dan kader untuk merumuskan langkah nyata peningkatan kualitas layanan ibu dan anak.
Penulis : Fuad
Foto : Lucky & Aris
Admin : Rilva
