SENTANI, jayapurakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai memperkuat arah pengembangan investasi daerah melalui penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Zona I Daerah Aliran Sungai (DAS) Buyaka. Pemetaan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menarik investasi yang tepat sasaran, memiliki kepastian hukum, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Zona I DAS Buyaka yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Haris menegaskan bahwa penyusunan peta potensi investasi tidak boleh sekadar menghasilkan dokumen administratif. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan investasi agar sesuai dengan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, serta kepentingan masyarakat.
Menurut Wabup Yocku, kawasan Zona I yang mencakup wilayah Sentani Timur, Sentani, dan Sentani Barat memiliki berbagai potensi yang perlu dipetakan secara serius. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap peluang investasi didukung data yang akurat, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesesuaian dengan regulasi dan tata ruang daerah.
Ada empat aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan peta potensi investasi, yakni pemetaan sumber daya daerah, penentuan sektor unggulan, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan investasi harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, investasi yang masuk memiliki kepastian hukum, terarah, dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan tiga hal utama yang harus menjadi manfaat dari setiap investasi. Pertama, membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta memberikan ruang kemitraan bagi UMKM dan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dukungan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung.
Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya serta menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat dan keberadaan situs-situs budaya yang menjadi warisan leluhur.
Ia berharap forum konsultasi publik tersebut menjadi ruang terbuka bagi pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyatukan pandangan dalam menentukan arah investasi Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Zona I DAS Buyaka bertujuan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi investasi.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk menghimpun data dan informasi mengenai potensi sumber daya daerah, baik sumber daya alam, infrastruktur maupun berbagai potensi ekonomi lainnya.
Menurut Gustaf, konsultasi publik menjadi tahapan penting karena pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan peta potensi investasi yang disusun sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Melalui forum ini, kami ingin menghimpun berbagai masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan, sehingga potensi investasi yang dipetakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.
Forum konsultasi publik ini diikuti masyarakat pengguna layanan, tenaga ahli, praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta media massa.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Selain itu, penyusunan peta tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah serta Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/351 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten Jayapura.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura menargetkan tersusunnya dokumen peta potensi investasi yang komprehensif, terarah, dan aplikatif.
Kegiatan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pacific Grant Tahun Anggaran 2026.
Penulis & Foto : Imel
Admin : Rilva

