Sentani Jpr, – Minat masyarakat untuk bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau istilah sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat besar, padahal moratorium PNS telah dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Jayaura, Alex Rumbobiar, S. Sos, M.Si di ruang kerjanya di lantai II gedung B pada hari Kamis tanggal, 31 Maret 2016.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar, S.Sos, M. Si, menganggap moratorium yang dilakkan saat ini tidak boleh melihat hal ini secara negative tetapi harus dapat dilihat dari sisi positifnya, sebab jumlah pegawai di Indonesia, di Papua, bahkan di Kabupaten Jayapura banyak sehingga akan menyerap belanja pegawai yang berdampak pada belanja publik.
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnand meminta persyaratan analisis kebutuhan pegawai agar pemerintah pusat dalam hal ini Menpan dapat mengetahui apakah belanja pegawai lebih besar atau belanja publik yang lebih besar? “saat dianalisa, di Indonesia belanja pegawai ini cukup besar di Indonesia. Dengan demikian, harus dikurangi, belanja pegawai harus lebih kecil dari belanja publik,”tuturnya.
“Selama ini dalam perekrutan ASN analisis pegawai tidak pernah berjalan. Ratusan hingga ribuan ASN diterima setiap tahunannya tetapi tupoksi kerjanya tidak jelas karena tidak mengindahkan analisis kebutuhan. Kalau dengan program Menpan yang baru itu jelas, contohnya yang ada di BKD Kabupaten Jayapura, 30-40 pegawai utu masih wajar karena dari pembagian tugas sudah sangat jelas dan tidak ada pegawai yang datang dan tidak memiliki pekerjaan atau tupoksi,”jelasnya.
“Saran Bahwa rekrukmen ASN itu harus jelas dan sesuai peruntukannya.Di Kabupaten Jayapura, sejak tahun 2013-2016 pemerintah pusat belum memberikan formasi secara umum meskipun formasi secara khusus itu ada tetapi belum dapat digunakan,”tutupnya.
[envira-gallery id="3789"]
