SENTANI, jayapurakab.go.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura melalukukan audiens bersama pengurus Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Jayapura terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun pelajaran 2025/2026 dan peningkatan mutu, yang berlangsung di SMP N 2 Sentani, Selasa, 17/06/2025.
MKKS dihadiri perwakilan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Adapun latar belakang dilakukan pertemuan ini membahas yakni, Kesenjangan antara sekolah (ada sekolah favorit dan sekolah-sekolah biasa), anggaran pendidikan yang mahal bagi sekolah swasta dan distribusi guru yang belum merata.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku usai melakukan pertemuan mengatakan adanya kesenjangan yang beredar tentang sekolah favorit dan tidak favorit itu sebenarnya pandangan masyarakat, sebab kurikulum dan metode pembelajarannya semua sekolah sama.
“Sekolah itu semua mutunya sama, tinggal bagaimana guru-guru memberikan peningkatan melalui inovasi dalam proses belajar mengajar, sehingga mampu menghasilkan banyak sekolah favorit,” ujarnya.
Ke depan kita akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dengan mutu pendidikan yang baik agar sekolah favorit semakin bertambah dan anak-anak tidak terpusat pada satu sekolah saja.
“Beberapa waktu lalu bersama Bapak Bupati Jayapura tentang sekolah gratis dengan melakukan fakta integritas. Namun yang harus kita pahami bagian mana yang menjadi perhatian dan kita memberikan solusi,” jelasnya.
Orang nomor dua di Kabupaten Jayapura mengungkapkan selama ini sekolah negeri dan swasta terjadi ketimpangan harga yang sangat berbeda, karena perbedaan harga itu, sekolah negeri jadi pilihan bagi orang tua dan hal itu tidak bisa kita hindari.
Di sini pemerintah memiliki peran bagaimana mengatur regulasi itu, agar harga sekolah swasta tidak memberi harga yang mahal, padahal dana bos mereka juga terima.
“Tentu setiap sekolah memiliki keluhan yang berbeda-beda, di sini langkah dari pemerintah dapat berjalan di tahun 2026 karena program yang dijalankan di tahun 2025 sudah sebelum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura lantik,” terangnya.
Ke depan kita berharap dengan dana pendidikan yang disiapkan pemerintah dapat dikelola dengan baik oleh sekolah-sekolah, agar saat masuk maupun ketulusan tidak banyak lagi pungutan-pungutan yang membebani orang tua.
“Pemerintah Kabupaten Jayapura di tahun 2026 untuk dana otonomi khusus (Otsus) akan difokuskan pada, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi,” tandasnya.
Wakil Haris Yocku berharap kepada pengurus MKKS sudah dapat mencanangkan sekolah gratis meski pelaksanaannya akan dilakukan tahun depan dan kepada guru-guru harus sudah siap dengan program itu.
Tidak hanya itu, Wabup Haris juga mengungkapkan mengenai kelancaran proses belajar mengajar di sekolah yang terhambat dikarenakan adanya persoalan hak ulayat tanah yang belum diselesaikan, yang berdampak bangunan sekolah tidak dapat digunakan karena pemilik tanah tidak mengijinkan, hak guru yang belum dibayarkan ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
“Tentu saya bersama Pak Bupati akan berupaya bagaimana tahun 2026 tahap demi tahap dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Wabup Haris meminta kepada oranag tua dapat menjaga anak-anak agar mereka mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan baik dan kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Jayapura dapat mengajar dengan kasih sayang, seperti kita menyayangi anak kita sendiri, dengan demikian pendidikan bermutu diterima oleh murid.
Sementara itu Ketua MKKS, Kelasina Yanggroseray menyampaikan dilakukannya pertemuan ini karena adanya isu yang beredar terkait sekolah geratis, sehingga hal ini membuat orang tua berfikir semuanya gratis. Padahal kita tahu ada regulasi-regulasi pendidikan.
“Kita harus tahu bahwa berjalannya pendidikan karena adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan sesuai dengan undang-undang yang ada, termasuk soal seragam sekolah juga ada regulasi yang mengatur hal itu,” ucapnya.
Namun setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Jayapura, dengan isu sekolah gratis yang pemerintah maksud seperti apa, kami menjadi tenang dan mengerti yang dimaksud sekolah gratis itu seperti apa dan pelaksanaannya dilakukan tahun depan.
Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pengurus MKKS akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Wakil Bupati Jayapura kepada sekolah-sekolah lain, sehingga kami memiliki satu pemahaman yang sama.
“Hal itu kami lakukan, apabila ada pertanyaan dari orang tua maupun masyarakat kami dapat menyampaikan sesuai dengan pertemuan dengan Wakil Bupati Jayapura,” pungkasnya.
Admin/Editor: Rilva
Penulis: Imel
