[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”14138″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jpr – Bupati Jayapura secara resmi telah mencanangkan beberapa distrik 6 hingga 7 distrik di Kabupaten Jayapura yang dijadikan sebagai pilot project district sebagai pusat data informasi dan pusat pelayanan.
Sebagaimana diketahui tujuan dari program ini adalah untuk memperpendek dan mempersingkat alur pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat begitu juga sebaliknya.
Kepala BKD Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar mengatakan, dalam rangka mendukung terlaksananya 7 distrik yang sudah dijadikan sebagai pilot project pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura telah menyiapkan sejumlah tenaga sumber daya manusia untuk menunjang dan mendukung pelayanan di 7 distrik pilot project tersebut.
“Khusus untuk enam hingga tujuh distrik yang sudah dijadikan sebagai pilot project, distrik sebagai pusat data informasi dan pelayanan, BKD sudah menyiapkan atau menempatkan pegawai atau staf di masing-masing distrik tersebut,” kata Alex Rumbobiar kepada koran ini di Sentani, (20/9).
Dia menjelaskan, dalam rangka memberikan program-program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, perencanaan rekrutmen juga sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura.
“Kami juga sudah menyiapkan tim turun ke lapangan supaya melihat kembali semua aktivitas pelayanan yang ada di distrik,” tandasnya.
Sehingga apabila ditemukan masih ada kekurangan tenaga maka pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah akan menempatkan sejumlah tenaga untuk membackup distrik-distrik yang menjadi pilot project tersebut.
“Beberapa tenaga yang kita siapkan secara khusus untuk membackup seperti tenaga teknis atau IT, kemudian manajemen atau akuntansi bahkan juga secara khusus pemerintahan,” jelasnya.
Karena lanjut dia, ke depan distrik-distrik yang ada akan menjadi fokus pelayanan melalui pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
