SENTANI, jayapurakab.go.id – Dalam rapat koordinasi dan Evaluasi Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang diikuti seluruh Kepala OPD, Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang di lingkup Pemkab Jayapura, Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Jayapura saat memimpin rapat di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Kamis, 28/8/2025.
“Kita harus genjot PAD, jangan terus bergantung pada dana transfer pusat, sebab Kabupaten Jayapura memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali, dimanfaatkan mulai dari sektor pariwisata, jasa, perhotelan, restoran hingga retribusi parkir. Semua ini harus kita kelola dengan baik agar dapat menjadi sumber PAD yang signifikan,” tegas Bupati Wonda.
Bupati meminta kepada OPD Teknis dalam penataan retribusi parkir, agar bisa ditertibkan dengan penggunaan seragam resmi bagi petugas parkir, agar masyarakat yakin bahwa pungutan yang dilakukan sah dan masuk ke kas daerah.
Beberapa Perangkat daerah sebagai OPD pengampuh dalam realisasi mulai mendekati target, tetapi ada juga OPD yang datanya masih jauh dari target PAD yg harus dicapai dalam tahun ini.
“Untuk mencapai PAD yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Jayapura di tahun 2025, kita harus genjot OPD terkait agar kebocoran-kebocoran dapat dicegah sehingga target bisa dicapai sesuai harapan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kebocoran,” jelasnya.
Bupati memastikan mulai Oktober 2025 seluruh sistem retribusi dan pajak daerah akan beralih ke digitalisasi berbasis barcode.
“Tidak ada lagi manual, semua berbasis digital agar kebocoran benar-benar bisa dihilangkan,” terangnya.
Selain parkir dan restoran, potensi pajak lainnya juga akan dioptimalkan, seperti pajak perumahan dan retribusi kebersihan, juga potensi Pariwisata yang sangat menjanjikan.
Selain itu, dalam rapat Evaluasi ini juga, Bupati menyoroti seluruh program kerja perangkat daerah, harus realistis sesuai waktu dan ketersediaan anggaran.
“Semua pembayaran proyek harus berdasarkan progres, tidak boleh lagi hanya berdasarkan kesepakatan, jika waktu terbatas dan belum adanya ketersediaan anggaran agar tidak dipaksakan,” ungkapnya.
Dengan langkah tegas dan strategis ini, Bupati optimistis PAD Kabupaten Jayapura dapat meningkat signifikan.
Penulis: Imel
Editor: Rita
Admin: Rilva
