[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”15320″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jpr – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, siapa saja yang melakukan tindakan Pungutan Liar (pungli) pada aset-aset Pemerintah yang sedang dikerjakan, wajib ditindak secara hukum.
Hal ini terjadi pada proses pembangunan Wisma Atlit dan venue Kriket serta Hoky yang dibangun di Kampung Bambar Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura Papua sempat mengalami kendala dikarenakan adanya oknum-oknum masyarakat yang memalang tempat tersebut dengan alasan belum diberikan uang permisi.
“Siapa saja yang melanggar aturan dan menghambat jalannya proses pembangunan yang sedang berjalan harus ditindak tegas,” ujar Bupati Awoitauw saat ditemui di Kantornya, Rabu (10/6).
Dikatakan proses pekerjaan fasilitas olahraga ini sudah mencapai tahap finishing, walaupun sempat terhambat dengan aksi oknum masyarakat di wilayah tersebut, tetapi pekerjaan sudah dapat berjalan seperti biasanya.
“Fasilitas ini masih di bawah pengawasan panitia besar pon, setelah selesai pekerjaan akan diserahkan kepada pengelolah fasilitas olahraga tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Waibhu, Dominggus Kaway sebagai pemilik wilayah Pemerintahan ketika di konfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya telah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan oknum-oknum masyarakat yang melakukan pemalangan.
“Lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas olahrga ini sudah lunas dibayarkan kepada Ondoafi Kampung Bambar sebagai pemilik hak ulayat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum masyarakat sangat tidak bermanfaat dan tentunya berdampak kepada proses hukum yang akan diambil oleh pemerintah sebagai pemilik aset,” katanya.
Kaway menjelaskan, kalau pungutan dilakukan oleh oknum masyarakat untuk kepentingan Kampungan-Kampung. Katakanlah pajak pasir atau galian C yang diambil dari wilayah tersebut, itu juga bukan wewenang aparat Kampung atau masyarakat setempat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendapatan asli kampung.
“Yang berhak melakukan pungutan galian C adalah badan pendapatan daerah, oleh sebab itu, hal seperti ini tidak akan dilakukan dan pekerjaan pembangunan sudah berjalan normal,” pungkasnya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
