SENTANI, jayapurakab.go.id – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., meminta kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, khususnya Dinas Kesehatan untuk tidak mengambil tindakan yang bersifat premanisme apabila terdapat persoalan pembayaran yang belum diselesaikan.
Ia menegaskan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan melalui mekanisme dan jalur yang sesuai dengan peraturan yang ada.
“Bila ada hak-hak yang belum dibayarkan, silakan disampaikan secara resmi melalui instansi terkait atau sampaikan kepada kami, Bupati dan Wakil Bupati apa yang menjadi persoalan di dinas. Jangan main ancam atau lakukan tindakan yang tidak premanisme dengan melakukan palang kantor Dinas,” tegas Bupati Jayapura saat menyampaikan arahan dalam apel pagi di Lapangan Apel Gunung Merah Sentani, Senin, 21/07/2025.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya pemalangan yang dilakukan pegawai Dinas Kesehatan terkait ketidakpuasan sejumlah pegawai kesehatan terhadap keterlambatan pembayaran insentif atau tunjangan lain. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara bertahap, namun semua pihak diminta untuk tetap menjaga ketertiban dan profesionalisme.
“ASN harus tahu kantor yang ada ini bukan milik nenek moyang kita, tetapi milik masyarakat dan kedepan saya tidak mau cara premanisme terjadi lagi di lingkungan pemerintah. Saya dengan Wakil Bupati, seluruh OPD dan selururh ASN bersama mari benahi Kabupaten Jayapura. Sebab Kabupaten Jayapura dalam kondisi lagi tidak baik dana tidak bisa diselesaikan hanya oleh Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.
Orang nomor satu ini menegaskan kepada seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak lagi melakukan palang memalang. Sebagai ASN mampu menjunjung tinggi kesiplinan, loyalitas, kemampuan kita untuk sama sama membangun kabaupaten Jayapura.
Admin: Rilva
Editor: Rita
Penulis: Imel
