[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16583″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jayapurakab.go.id – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura akan memfokuskan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM di tahun 2021.
Demikian kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, Parson Horota saat ditemui wartawan media online ini di ruang kerjanya, Kamis (28/1/2021).
“Untuk fokus Dinas Koperasi dan UMKM di tahun 2021, kita lebih fokus pada pembinaan. Jadi pembinaan itu baik kepada UMKM maupun koperasi,” kata Parson Horota.
Dia menjelaskan, pembinaan yang akan dilakukan pihaknya itu ada dua, yaitu pembinaan meliputi pengawasan dan juga pengendalian terhadap koperasi, UMKM serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jadi kami akan melakukan pembinaan itu dengan pengawasan serta pengendalian terhadap koperasi maupun UMKM dan kita juga akan melakukan peningkatan SDM,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Parson itu mengatakan, untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM pihaknya memiliki beberapa program, di antaranya melakukan pelatihan serta memberikan bantuan terhadap UMKM berupa bantuan bahan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Sehubungan dengan telah beroperasinya Tol Laut, maka kami akan memanggil pelaku-pelaku usaha untuk coba koordinasikan kira-kira mereka punya produk apa saja yang selama ini sulit didistribusikan ke daerah lain. Sehingga dengan adanya Tol Laut ini, saya pikir hal itu bisa menjadi peluang untuk teman-teman pelaku UMKM bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pelaku usaha di daerah-daerah lain terutama yang dilalui oleh jalur T19 ini seperti Biak, Supiori, Sorong, Kokas dan Merauke,” tuturnya.
“Hal ini yang akan kita lakukan, contoh kalau dari Merauke bisa datang bawa beras ke Jayapura, maka ketika ke Merauke harus ada muatan balik dengan membawa barang atau produk dari Jayapura. Kami coba dorong pelaku-pelaku usaha (UMKM) ini untuk bagaimana mereka bisa membuka peluang-peluang bisnis dengan harapan outcome yang tercapai berupa terwujudnya usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil hingga usaha menengah,” sambung pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura tersebut.
Sementara itu pihaknya juga mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitas penguatan modal, kemudahan izin dan juga perlindungan di area infrastruktur publik, pengembangan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran. Kemudian mendorong usaha mikro permodalan yang telah disiapkan oleh pemerintah yang ada di perbankan.
“Kami juga akan mendorong mereka untuk mudah mengakses permodalan di perbankan seperti ada KUR, yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah dan tinggal bagaimana pembinaan kami agar usaha-usaha ini bisa masuk mendapatkan fasilitas tersebut. Supaya mereka atau usaha mikro ini tidak lagi bergantung pada bantuan-bantuan Pemerintah Daerah, khususnya dari dinas,” sebutnya.
“Karena kami di dinas sendiri untuk bantuan berupa uang tunai itu tidak ada, tapi yang bisa kami bantu kepada usaha-usaha mikro itu berupa dukungan permodalan dalam bentuk bahan-bahan. Selain kami memberikan bantuan stimulan, juga membina dan mendorong mereka untuk bisa masuk ke pihak perbankan guna memperoleh dana KUR yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, mereka bisa lebih mandiri dan lebih maju lagi,” sambung Parson.
Bidang Koperasi dengan outcome, mendorong serta memfasilitasi pihak koperasi yang sudah mapan bisa menjadi simpan pinjam.
“Kalau untuk koperasi sesuai dengan perubahan regulasi yang ada dan juga dalam perubahan nomenklatur belanja itu, kami lebih kepada fasilitasi peningkatan dan simpan pinjam. Jadi kami coba dorong koperasi-koperasi yang mapan bisa menjadi simpan pinjam. Selain itu juga, kami mendorong koperasi itu bisa menjadi semacam pengumpul untuk produk-produk UMKM yang ada di suatu wilayah. Sehingga dengan mengumpul produk-produk tersebut, kita bisa dorong koperasi bisa mengirim sebuah produk usaha mikro melalui Tol Laut ini,” tukasnya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
