SENTANI, jayapurakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Jayapura, melalui Wakil Bupati Haris Richard Yocku, S.H., menerima laporan dan rekomendasi strategis dari dua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/12/2025). Kedua laporan itu dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan tata kelola perkebunan kelapa sawit.
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., menyampaikan, Pansus PAD menghasilkan tujuh rekomendasi strategis untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dan menengah. Sementara, Pansus Perkebunan Kelapa Sawit merumuskan sekitar sepuluh rekomendasi setelah melakukan inventarisasi dan kunjungan lapangan.
“Kami berharap hasil kerja pansus menjadi pertimbangan dan ditindaklanjuti untuk memperkuat PAD,” ujarnya.
Wakil Bupati Haris Yocku menyambut positif laporan tersebut dan memastikan pemerintah akan menindaklanjuti setiap temuan untuk perbaikan tata kelola ke depan.
“Pembentukan pansus ini langkah positif untuk memantau kinerja dan memberikan masukan. Beberapa rekomendasi akan segera kami evaluasi dan tindaklanjuti,” tegasnya.
Rekomendasi dari Pansus PAD salah satunya mendorong penguatan sistem retribusi melalui digitalisasi pembayaran untuk mencegah kebocoran. Haris Yocku mengungkapkan, kebocoran PAD selama ini banyak terjadi di sistem manual, seperti di Pasar Pharaa.
“Saat ini sudah mulai kami terapkan sistem berbasis barcode di Pasar Pharaa untuk meminimalisir hal itu,” jelasnya.
Sementara dari sektor perkebunan, Ruddy Bukanaung mengungkap lahan konsesi sawit di Kabupaten Jayapura mencapai hampir 43.000 hektare, dengan sebagian izin usaha telah berakhir. DPRK merekomendasikan penindaklanjutan status lahan tersebut. Untuk perusahaan yang masih beroperasi, DPRK menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban kepada masyarakat adat dan lokal, termasuk hak petani plasma serta pelaksanaan program CSR yang berimbang.
“Jika pemberdayaan berjalan baik, potensi konflik agraria dapat ditekan,” kata Ruddy.
Menanggapi temuan sawit, Wabup Haris menyatakan akan melaporkan temuan tentang perusahaan yang beroperasi meski izinnya habis kepada Bupati untuk ditindaklanjuti secara serius.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung penerapan teknologi dalam pembayaran retribusi dan menjaga fasilitas publik untuk bersama-sama meningkatkan PAD.
Kedua laporan Pansus yang telah bekerja sejak Mei 2025 itu diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan PAD dan perkebunan sawit ke depan.
Penulis : Imel
Foto : Imel
Editor : Rita
Admin : Rilva
