SENTANI, jayapurakab.go.id – Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional Ke- 53 Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura menggelar Upacara Bendera di Halaman Kantor Perhubungan, Selasa, 17/09/2024.
Penjabat Bupati Jayapura, Ir. Semuel Siriwa yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay bertindak sebagai inspektur upacara.
Delila Giay kepada wartawan mengatakan ada tiga hal pokok penting yang menjadi harapan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan mitra pemerintah maupun pihak ketiga.
Kata Delila tiga hal pokok yakni, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Jayapura seperti, Pelabuhan Depapre menjadi perhatian dan dikelola dengan baik, karena sarana jalan sudah memadai.
“Untuk Kabupaten Jayapura Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius bagi kami di daerah. Adanya pengerjaan jalan-jalan kabupaten dan jalan lingkungan diperbaiki karena kami kabupaten tidak mampu dengan wilayah yang begitu luas,” ujarnya.
Kedua, Kementerian diminta mengaktifkan kembali tol laut di Pelabuhan Depapre, jangan kita sudah buat lalu tidak diperhatikan.
Ketiga, pentingnya sinergitas antara pemerintah dan mitra-mitra kerja dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jayapura, ini menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan.
“Contoh, Angkasa Pura (AP) I dan ASDP tidak pernah mau menghargai pemerintah dan cuek saat ada koordinasi, mereka (AP) I seolah negara di dalam negara, daerah di dalam daerah, mereka menutup diri dan tidak mau tau dengan anak-anak Kabupaten Jayapura yang mau kerja di sana, susah sekali akses untuk masuk kesana,” jelasnya.
Kadang kita bingung ada apa sampai kepala daerah yang panggil tetapi tidak pernah hadir. Hal ini juga perlu menjadi perhatian Menteri Perhubungan.
“AP I ada di Kabupaten Jayapura seharusnya membuka diri dan merespon undangan yang pemerintah berikan. Lalu mampu berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Jayapura,” ucapnya.
Kenyataannya dipanggil Pj Bupati untuk melakukan koordinasi manajemen AP I dan ASDP tidak hadir.
“Mereka tidak mau datang sekalipun dipanggil bupati untuk berkoordinasi untuk tenaga kerja bagi anak asli Kabupaten Jayapura. Mereka susah sekali, tolong bapak Menteri Perhubungan harus perhatikan itu. AP I jangan lupa bahwa mereka berada di Kabupaten Jayapura. Jangan saat ada persoalan pemalangan bandara yang dilakukan masyarakat, baru minta bantuan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan persoalan untuk buka palang, hal-hal seperti ini perlu AP I pahami dengan baik,” tegas Delila Giay.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw mengatakan sesuai kerja dari Dinas Perhubungan Kementrian bukan sebagai mitra tetapi sudah menjadi satu bagian dari otonom daerah untuk memproteksi transportasi terutama berkaitan dengan PAD, SDM, dan keberpihakan dalam regulasi. Lalu Kementerian dengan daerah memiliki hubungan timbal balik.
“Daerah sendiri apabila ada kegiatan yang sifatnya Nasional, Dinas Perhubungan bisa masuk untuk kerja sama. Adanya dokumen perencanaan. Yang menjadi harapan pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan yang harus dimengerti Kementerian Perhubungan bahwa pemerintah bukan mitra melainkan tumbuh dari daerah dalam memproteksi dalam kaitannya dengan dokumen, PAD dan lainnya. Apabila hal itu terlaksana maka kita bisa bekerja seperti harapan dari pemerintah daerah,” harapnya.
