SENTANI, jayapurakab.go.id – Aksi demo yang dilakukan para kontraktor tersebut untuk menuntut hak-hak mereka agar segera dibayarkan oleh pihak Pemda Kabupaten Jayapura itu berlangsung di pintu gerbang utama Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani Kabupaten, Jayapura Papua, Senin, 30/12 2024.
Kontraktor asli Papua asal Kabupaten Jayapura itu menaksir demo yang dilakukan para kontraktor tersebut untuk menuntut hak-hak mereka agar segera dibayarkan oleh pihak Pemda Kabupaten Jayapura itu berlangsung di pintu gerbang utama Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani Kabupaten, Jayapura Papua, Senin, 30/12/2024.
Sejumlah kontraktor asli Papua asal Kabupaten Jayapura itu menuntut Pemda Kabupaten Jayapura agar segera menyelesaikan pembayaran tanpa ada alasan atau penundaan.
Sejumlah kontraktor asli Papua asal Kabupaten Jayapura tidak akan membuka gerbang sebelum menjawab berbagai tuntutan massa yang melakukan aksi demo yang disertai dengan aksi pemalangan pintu gerbang pagar utama.
Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Meiyer C. Suebu, Kepala Distrik Sentani Timur Eslie Suangburaro, Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.IK., Kabag Ops Polres Jayapura Kompol Septen P. Sianturi, S.H., dan perwakilan Bank Papua Cabang Sentani, serta beberapa Pimpinan OPD Pemkab Jayapura akhirnya menemui massa pendemo yang tergabung dalam kontraktor atau pengusaha asli Papua asal Kabupaten Jayapura yang melakukan aksi demo.
Menyikapi hal itu, Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa mendengar segala aspirasi dan juga keluhan dari para kontraktor tersebut. Dijelaskan untuk Pemda Kabupaten Jayapura agar segera menyelesaikan pembayaran tanpa ada alasan atau penundaan.
Pj Bupati Siriwa menjelaskan mengatakan kondisi (keuangan) Pemda Kabupaten Jayapura.
Jadi apa yang kita hadapi saat ini tidak terjadi begitu saja. Apa yang dihadapi oleh Pemda saat ini, perkembangan yang kita hadapi saat ini, baik terkait adanya aksi demo dan juga penyampaian aspirasi oleh masyarakat itu ada yang namanya disebut target.
“Dari target pendapatan inilah kemudian disusun menjadi rencana kerja anggaran (RKA) dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan. Itulah yang akhirnya disusun oleh OPD, baik di dinas maupun badan, yang kemudian dikerjakan oleh bapak/ibu saudara sekalian,” terangnya.
Menurut Pj Bupati Siriwa, dalam perjalanan target yang ada di APBD Kabupaten Jayapura itu sekitar Rp 1,5 triliun, kemudian disusun juga kegiatan Rp 1,5 triliun yang sebenarnya pendapatan itu belum seluruhnya menjelang akhir tahun dari target Rp 1,5 triliun itu yang ternyata tidak tercapai.
“Terus data yang saya kumpulkan sampai dengan tadi pagi baru 89 persen, dana yang bisa terkumpul pendapatan yang ada. Artinya, ada 10 persen lebih yang tidak tercapai atau sekitar Rp 170 miliar dananya. Rencana pendapatan yang sudah dibuat dalam bentuk kegiatan yang belum ada uangnya. Jadi, saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Tetapi saya terima semuanya, karena bapak/ibu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya,” ujarnya.
Pj Siriwa sudah memerintahkan kepada kepala-kepala OPD tadi, untuk melakukan verifikasi atas kontrak yang telah dibuat oleh masing-masing OPD, mana pekerjaan yang sudah ada atau mana yang belum ada. Dan, itu dibantu nanti oleh pihak inspektorat untuk melakukan koreksi, itu aturan yang saya terima. Oleh karena itu, yang bisa masih diselesaikan hari ini dan besok yang akhirnya harus dihadapi.
Tak hanya itu Ia juga menegaskan apa yang terjadi ini memang di luar kemampuan saya, apalagi barang yang sudah terjadi ini baru saya ditempatkan di akhir. Kemudian, kondisinya seperti ini dan sudah banyak hal yang saya coba membenahi. Sehingga itu menjadi lebih baik, tetapi kalau bapak/ibu bersikeras, bahwa harus membayarnya itu terserah aja, saya tidak tahu solusinya harus seperti apa.
“Terjadi missed di dalam penyusunan pekerjaan, yang belum jelas ada uangnya sudah disusun kegiatannya, terus pendapatannya belum terealisir sudah disusun juga kegiatannya. Akibatnya muncul seperti ini, kita coba benahi hal-hal ini. Sehingga kalau kita tidak bisa maksimalkan di akhir tahun ini, maka kita akan selesaikan di tahun 2025, itu saja yang saya bisa lakukan atau sampaikan saat ini,” bebernya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Hermanus Kensimai menegaskan, bahwa pihaknya sampai hari ini sudah merekap semua SPM yang telah masuk dengan SPM yang masuk beberapa hari lalu. “Dan, kami juga sudah komunikasi dengan teman-teman di BPK Provinsi Papua dengan hasil koordinasi kami, untuk kami lakukan penginputan atas utang teman-teman kontraktor,” jelasnya.
Pemerintah juga sudah sampaikan ke pihak BPK dan dari BPK telah menyarankan sesudah penetapan APBD di Januari 2025 ini juga langsung dimasukkan dan dibayarkan.
“Kami akan rekap total utang, dan nantinya kami akan berkoodinasi dengan pihak DPRK untuk mengeluarkan ijin guna berapa nominalnya. Selanjutnya, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank Papua,” ungkapnya.
Admin/Editor: Rilva
Penulis: Imel
