SENTANI, jayapurakab.go.id – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura menggelar aksi demo dengan melakukan pemalangan di pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura dan pembakaran ban, Selasa, 14/01/2025.
Aksi demo yang di koordinatori Jack Puraro bersama sejumlah ASN yang tergabung dalam Forum Komunikasi ASN di Kabupaten Jayapura. Dalam tuntutannya seperti “TPP 2 triwulan pada tahun 2023-2024, honor PPTK, penambahan gaji dan pemotongan biaya kegiatan dari DPA.
Forum Komunikasi ASN di Kabupaten Jayapura meminta kepada KPK, BPK, Ombudsman dan Kejaksaan agar segera turun ke Kabupaten Jayapura, untuk memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura.
Lalu meminta transparansi dari Pemkab Jayapura terkait alokasi anggaran untuk pembayaran TPP ASN. Mengusulkan adanya evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura terutama terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan pemenuhan hak-hak ASN.
Lanjutnya, Jack Puraro sapaan akrabnya mengatakan, sebagai putra-putri daerah dan pemilik sah Kabupaten Jayapura, pihaknya merasa prihatin dengan adanya situasi ini yang mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Jayapura segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tuntutan kami bukan hanya demi kepentingan pribadi ASN, tetapi juga demi keberlangsungan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.
Pj Bupati, Semuel Siriwa menemui ASN di lokasi demo di depan Lobby Parkiran Kantor Bupati Jayapura. Pj Siriwa langsung menyampaikan beberapa hal dihadapan para pendemo usai menerima aspirasi dari pendemo.
Setelah mendengar dan menerima aspirasi tersebut, Semuel Siriwa menyampaikan apresiasi dan sekaligus ucapan terima kasih atas penyerahan aspirasi dari teman-teman ASN yang tergabung dalam Forum Komunikasi ASN Kabupaten Jayapura.
Pj Siriwa menjelaskan APBD di tahun 2024, ada dana transfer dari pusat yang tidak masuk. Karena itu, menjadi utang Pemda termasuk TPP yang dianggarkan dari PAD yang belum dibayarkan dari akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 ini.
“Khusus untuk TPP triwulan IV, saat ini sudah terproses dan dalam waktu dekat akan dibayarkan. Karena kami sudah sepakati pembayaran TPP bagi ASN. Untuk itu, OPD segara siapkan dokumennya. Sehingga pada saat audit tidak ada permasalahan lagi,” terangnya.
Pj Siriwa berharap persoalan hak-hak agar dibuat secara tertulis, sehingga dengan mudah saya pelajari. Keuangan saat ini sedang bekerja sangat padat sekali. Oleh karena itu, kita tetap harus bersabar dan yang pasti dalam Januari 2025, terkait TPP semuanya akan dibayarkan.
Adapun tuntutan ASN dalam aksi demonya,
1. Pembayaran Segera TPP, Kami menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Triwulan IV tahun 2023 dan Triwulan IV tahun 2024 segera dibayarkan tanpa penundaan, mengingat hak ini telah diatur berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Transparansi Anggaran, Kami meminta transparansi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait alokasi anggaran untuk pembayaran TPP ASN. Informasi ini penting agar kami dapat memahami alasan penundaan pembayaran yang berulang.
3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan, Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
4. Evaluasi Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kami mengusulkan adanya evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura, terutama terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan pemenuhan hak-hak ASN.
Admin/Editor: Rilva
Penulis: Imel
