SENTANI, jayapurakab.go.id – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Penyelengggaraan.
Rakor tersebut di hadiri dan di ikuti oleh Wakil Bupati Jayapura bersama Plt. Sekda Kabupaten Jayapura beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua kepala-kepala distrik, Ketua KPU Kabupaten Jayapura bersama sejumlah komisionernya, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Selasa (22/07/2025).
Wakil Bupati Jayapura yang juga sebagai salah satu Pembina politik di Kaupaten Jayapura, Haris Ricard S. Yocku, SH usai Rakor kepada awak media mengatakan, rapat koordinasi boleh terlaksana berkat kerjasa pihaknya selaku pemerintah daerah dan pihak penyelenggara dalam hal ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayapura.
Dikatakan, KPU Kabupaten Jayapura hadiri dalam Rakor menyampaikan sejumlah materi berkaitan dengan persiapan dan pentahapan yang sudah dan akan dilakukan menjelang PSU. Sedangkan Bawaslu hadir menyampaikan tentang rambu-rambu atau aturan yang harus di patuhi oleh setiap ASN dalam moment PSU mendatang.
“Apa yang KPU dan Bawaslu sampaikan merupakan bagian dari peringatan dini bagi semua ASN di Linglup Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” ujar orang nomor dua di Bumi Khenambai Umbay ini.
Dirinya menyebut peringatan dini karena di Kabupaten Jayapura pada pesta demokrasi lima tahunan di waktu lalu pernah di cederai oleh ulah atau tindakan dari sejumlah ASN yang terindikasi terlibat politik praktis dukung-mendukung salah satu pasangan calon.
Untuk itu, Wabup menegaskan bahwa setiap ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai dari yang berkantor di kawasan perkantoran bupati Gunung Merah Sentani sampai dengan yang berkantor dan berdinas di distrik-distrik, kampung dan kelurahan untuk menjaga netralitas dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mendatang.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra J. Tunya, SH menyatakan bahwa pihak sebagai penyelenggara sudah siap untuk mengsuskeskan PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mendatang. Kesiapan tersebut dapat terlihat dari semua pentahapan yang sudah di lalui.
“Kami juga berharap supaya ada dukungan dari semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Jayapura guna mengsuskeskan PSU Gubernur dan Wakil Gubenur Papua,” harapnya.
Ditambahkan, khusus untuk penyelenggara di tingkat distrik yakni PPD, di tingkat kampung dan kelurahan PPS, serta petugas di TPS yakni KPPS semuanya sudah di bentuk. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan pihaknya mendukung seluruh tahapan menuju pelaksanaan PSU.
“Kami juga menyampaikan kepada kepala-kepala distrik untuk bisa memberikan kesempatakan kepada PPD untuk menggunakan fasilitas kantor guna mendukung rapat-rapat pleno yang akan dilakukan PPD sebelum dan sesudah pemungutan suara,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas, SH menekankan pentingnya menjaga netralitas dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jayapura, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan seluruh staf.
“Mengapa penting menjaga netralitas, karena kita Kabupaten Jayapura dalam proses Pemilu pernah menorah catatan kelam yakni di tahun 2017, sejumlah ASN terindikasi terlibat dalam politik praktis,” bebernya.
Untuk itu, Rumbewas berharap supaya PSU mendatang prosesnya di Kabupaten Jayapura harus berlangsung dengan segala baik. Dengan demikian citra Kabupaten Jayapura terus menjadi baik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Penulis : Yan Piet F. Tungkoye
Editor : Rita
Admin : Rilva
