SENTANI, jayapurakab.go.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Jayapura menggelar Diskusi Meja Bundar atau Round Table Discussion (RTD) Pariwisata Kolaborasi dan Persiapan Festival Danau Sentani (FDS) XV Tahun 2026 di Pholeuw Park, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis (11/12/2025).
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), tokoh adat, pelaku UMKM, akademisi Universitas Cenderawasih, seniman dan budayawan, pimpinan sanggar seni, pelaku industri pariwisata, serta para narasumber.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP., mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda strategis dalam rangka memperkuat percepatan pembangunan daerah, khususnya pada sektor ekonomi dan kepariwisataan, sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura yang telah tertuang dalam RPJMD dan RPJPD.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang terpadu, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.
“Dalam RPJMD dan rencana pembangunan tahun 2026, penyelenggaraan Festival Danau Sentani menjadi salah satu program prioritas dan ikon pembangunan daerah yang mencerminkan kemajuan Kabupaten Jayapura dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, M.PA., menyampaikan bahwa diskusi meja bundar terkait pariwisata dan persiapan FDS XV Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa perangkat teknis pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah percepatan pengembangan pariwisata dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Masukan dari asosiasi pariwisata, akademisi, pelaku seni dan budaya, hingga pelaku UMKM menjadi bahan penting dalam pemetaan kebutuhan kebijakan.
“Seluruh masukan ini akan dirangkum dan disusun menjadi rekomendasi yang lebih terarah. Diskusi seperti ini membantu kami mengidentifikasi persoalan sekaligus peluang yang ada di lapangan,” katanya.
Elisa Yarusabra menambahkan, salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah kesiapan kampung-kampung dan masyarakat adat sebagai pemilik destinasi serta pemegang hak ulayat. Pengembangan pariwisata, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat adat, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
Penulis & Foto : Imel
Editor : Ambros
Admin : Rilva
