SENTANI, jayapurakab.go.id – Setelah resmi di tunjuk oleh Bupati Jayapura sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Jayapura, Dr. Abdul Rahman Basri, S.Sos, MKP menjadi pembina apel pada apel ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, Senin (30/06/20205).
Dalam amanatnya, Plt. Sekda Kabupaten Jayapura menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah di rekomendasikan berkenaan dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan pada tahun 2024.
“Yang kedua, hari ini ada zoom meeting rapat koordinasi percepatan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri),” sebutnya.
Untuk itu, kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura bersama sekretaris dan kepala-kepala bidan, dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) bersama sekretaris dan kepala-kepala bidanappeda dan sekretrais dan kepala bidan untuk bersama sama mengikuti rapat tersebut.
Dikatakan, rapat koordinasi bersama via zoom dengan Kemendagri tentang dana Otsus dan DTI itu dilakukan sesuai surat edaran atau surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, setiap pihak dapat menyaipkan data yang otentik dan akurat guna menyampaikan sebagai laporan.
Menurutnya, kesiapan penyaluran dana Otsus tahap pertama yang sedianya sudah harus di salurkan pada bulan lalu namun tidak di salurkan karena adanya penyesuaian – penyesuaian dengan system dan aplikasi sehingga di lakukan komunikasi dan koordinasi di kementerian untuk di percepat penyaluran dana tersebut.
Mantan Asisten I Setda Kabupaten Jayapura ini juga menyampaikan bahwa pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura masih berlangsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi, dan Rakor tersebut di lakukan setiap hari Senin.
“Namun yang terjadi selama ini adalah, sejumlah OPD berkompeten jarang sekali mengikuti Rakor tersebut. Karena itu, kami berharap supaya organisasi perangkat daerah dapat memperhatikan dan menghadiri Rakor pengendalian inflasi,” harapnya.
Selain itu, Basri juga menghimbau supaya setiap OPD dapat memperhatikan upaya pencegahan korupsi yang di lakukan oleh KPK RI melalui Inspektorat lewat aktivitas Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) guna menantau dan menilai upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Hal lain yang mendapat atensi dari Plt. Sekda adalah terkait kehadiran ASN dalam mengikuti Apel pagi setiap hari Senin. Bahwa sesuai dengan data yang di peroleh pihaknya menyebut bahwa tingkat kehadiran ASN dalam apel pagi masih di bawa 50 persen.
Ditegaskan, hal kehadiran ini perlu di perhatikan karena dari beberapa petunjuk Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang di sampaikan kepadanya, salah satunya adalah menilai kehadiran ASN, sebab kehadiran ada kaitannya dengan tertibnya administrasi kepegawaian.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah dalam rangkah tata Kelola pemerintahan yang baik dalam sistim pemerintahan adalah aspek kepastian hukum yang menjadi perhatian kita semua,” tandasnya.
Admin/Editor : Admin 03
Penulis : Yan Piet F. Tungkoye
