Sentani Jpr, – Gubernur Papua, Lukas Enembe menyadari Wilayah Papua yang sangat luas dengan kekayaan alam beragam dan melimpah, namun sayangnya belum memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, pelaksanaan percepatan pembangunan Papua beberapa waktu lalu tersebut dihadiri lima menteri perekonomian diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas-Republik Indonesia, Sofyan Jalil, serta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesi, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian-Republik Indonesi, Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang-Republik Indonesia, Ferry Musyran Baldan dan Menteri Perindustrian – Republik Indonesia, Saleh Husen.Percepatan Pembangunan Papua, di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 14-15 Maret 2016.
Bahkan sampai saat ini, masyarakat Papua masih terkungkung pada kondisi yang tidak kita inginkan sebagai suatu bangsa yang besar.
Oleh karena itu, Provinsi Papau sangat membantu percepatan pembangunan agar sejajar dengan provinsi lain. Sehingga perlu dirumuskan pola pendekatan baru yang berbasis kawasan, berdasarkan lima wilayah adat yang ada di provinsi ini.
Hal demikian dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, pada rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Papua.
“Pemerintah pusat dapat membantu, terutama memfasilitasi pembangunan kerja antara kabupaten/kota yang telah dipersatukan dalam satu wilayah adat,”harapnya.
“makanya, sangat kita himbau semua pihak tak terkecuali pemerintah pusat agar berbagai peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan program maupun kegiatan pembangunan di Papua supaya berjalan mulus dan memuaskan bagi semua pihak. Serta yang terutama memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Papuas,”jelasnya.
“Penyelenggaraan Rakor Percepatan Pembangunan Papua merupakan suatu tahapan penting dalam proses perencanaan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Secara bersama-sama dengan stakeholder pembangunan di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Provinsi, membicarakan, permasalahan solusi maupan prioritas pembangunan yang harus segera dijalankan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Papua,”katanya.
“Makanya sangat kita harapkan dapat terjadinya sinergitas dan singkronisasi rencana kerja. Baik antar Kementerian/Lembaga dan SKPD, kemudian antar Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota,”tutupnya.
[envira-gallery id="3649"]