Penghargaan PTSP Terbaik

Sentani, Jpr –  Pemerintah Kabupaten Jayapura mendapat penghargaan Kantor PTSP terbaik, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional yang diterima leh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, pada Kamis, 12 Juli 2018, di Gedung Suhartoyo, Auditorium Nusantara, BKPM, Jakarta Selatan.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, mengatakan pemerintah Kabupaten Jayapura punya komitmen dari 5 tahun yang lalu, kami akan teruskan di tahun ini juga.

“Bahwa pemerintahan ini harus bersih dan pelayanan publik yang prima, itu kita sudah canangkan dan berdasarkan itu, kita sudah dapat penghargaan BPK-WTP sudah 4 kali,” katanya.

“Nah sekarang dibidang perizinan, perizinan –perizinan untuk mempermudah investor, dunia usaha bisa berkembang di Jayapura. Bagaimana pemerintah bisa melayani cepat urusan-urusan perizinan dan lain-lain,” ujarnya.

“dengan adanya badan baru ini, dengan kepala dinas yang baru kita lantik, dua tahun yang lalu, kita sudah beri tugas khusus, bahwa kantor ini harus bersih, kalau tidak, kita akan pertimbangkan posisi anda, dan itu harus bekerja keras, menunjukan bahwa kantor ini benar-benar menolong untuk dunia usaha investasi di Kabupaten Jayapura,” terangnya.

“Itu sudah terbukti, bahwa kita dapat apresiasi penghargaan dari Badan  Penanaman Modal Nasional Investment Awards, tadi sudah diserahkan oleh sejumlah menteri untuk mewakili Papua dan Papua Barat, kantor KTSP terbaik di dua (2) provinsi,” ungkapnya.

“saya pikir bukan sesuatu yang membuat kita bahagia dan senang disitu saja, tetapi ini berarti bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah benar, karena itu perlu kita pertahankan dan kalau perlu kita tingkatkan lagi, jadi kita masih mengejar bahwa penghargaan itu sudah sempurna, tidak, ada masih banyak kekurangan-kekurangan juga yang harus kita hadapi,”tuturnya.

“Penilaian ini diberikan oleh tim penilai dari sejumlah Kementerian lembaga, kemudian juga dari lembaga survey Indonesia, tadi mereka bacakan juga bahwa ini penilaian yang komprehensif, tapi juga dinilai dari berbagai hal juga,  ada Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa, dan lain-lain di seluruh Indonesia, secara nasional, jadi baik dari keuangan, maupun pemerintahan, pembangunan,” jelasnya.

“Ini karena penilaian komprehensif, kita coba pertahankan itu dan kita coba tingkatkan itu” tutupnya.