SENTANI, jayapurakab.go.id – Kementerian Perhubungan RI dinilai kurang membuka diri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal kerjasama pembangunan infrastruktur di daerah akibatnya kebutuhan masyarakat di daerah belum dapat terpenuhi atau tidak tepat sasaran.
Kritikan tersebut, disampaikan Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay, usai Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024. Selasa (17/9/2024) di Sentani.
Delila mencontohkan, setelah terbangunnya Pelabuhan Peti Kemas Depapre termasuk jalan penghubung, namun hingga kini aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Depapre belum nampak, ini jelas berdampak pada perekonomian masyarakat di daerah setempat.
“Kita harus bekerja sebagai mitra, sehingga ada pendapatan daerah untuk kami, dengan adanya PAD bisa kita pakai untuk bangun sarana prasarana, demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” harapnya.
Meski Dinas Perhubungan Daerah dalam tupoksinya telah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang perhubungan, daerah tetap membutuhkan dukungan dari Kementerian Pusat sehingga program prioritas daerah bisa benar-benar terwujud.
“Kita sama-sama tahu kalau kita punya keterbatasan dalam hal anggaran sehingga tidak mungkin bisa dibangun secara keseluruhan, dan harus bertahap sesuai dengan prioritas,” ujarnya.
“Hal ini penting untuk menjadi perhatian Kemenhub RI karena sering terjadi tarik ulur tentang pembangunan jalan nasional, kabupaten dan provinsi. Jadi tolong diintervensi, karena jalan-jalan di 19 distrik di Kabupaten Jayapura masih banyak yang harus dibangun,” tambahnya.
