Pertemuan Bupati Jayapura Dengan UNICEF

SENTANI-JPR, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengadakan pertemuan dengan UNICEF di Ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Selasa tanggal 22/1/2019.

Kepala kantor Unicef Papua dan Papua Barat Try Laksono Harysantoso pada kesempatan itu mengatakan tujuan Unicef untuk melakukan audience dengan Bupati Jayapura terkait dengan kebijakan pubklik dan perlindungan anak, dan memberikan  beberapa informasi terkait beberapa program pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan kebijakan publik lainnya.

Robert dari Unicef dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Bupati atas prestasi Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang pertama dalam penanganan campak rubela bisa mencapai 95%.

“Demikian juga dengan Sektor pendidikan, Kabupaten jayapura, telah mereplikasi literasi kelas awal untuk meningkatkan kemampuan guru bahasa inndonesai, yang pada akhirnya akan dapat membentu mempercepat kemampuan membaca murid SD. hal ini terkait erat dengan kepemimpinan bupati jayapura.” jelas Robert

Dalam penjelasannya Robert menambahkan bahwa Unicef Indonesia mempunyai 5 kantor di Indonesia, salah satunya di Papua, merupakan yang terbesar, baik dari segi personel maupun program.

“Saya mendengar bahwa pak Bupati menjadi pemimpin yang sangat perhatian terhadap anak, selalu mengkampanyekan Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten ramah anak, unicef berharap bisa berkolaborasi dalam hal apa saja.” tambah Robert

Bupati Jayapura, pada kesempatan itu mengatakan bahwa:

“Dalam implementasi, kesulitan terbesar adalah bagaimana membangun partisipasi, karena khusus di papua, sejarah pembangunan tidak biasa, karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama pertimnbangan politik, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak menjadi prioritas utama. Termasuk birokrasi juga, pelayanan pemerintah dan partisipasi masyarakat tidak nyambung.”

“Berbagai hal sudah kita upayakan, membangun partisipasi masyarakat adat, tahun 2013 masyarakat adat sudah menyatakan untuk bangkit dan turut aktif membangun, itupun masih perlu penyesuaian-penyesuaian.”

“Karena itu pemerintah kabupaten jayapura, mulai tahun ini mengambil keputusan, sesuai RPJMD, kewenangan kabupaten diturunkan ke distrik, 6 distrik akan menjadi pilot project, selesaikan di bawah saja, yang penting kita cukup mendampingi saja, kampung harus bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. hal ini sesuatu yg baru juga. Kelembagaan kita bangun, kampung adat kita perkuat, supaya pemerintahah di tingkat bawah dilaksanakan oleh adat, agar percepatan bisa terjadi, SDA bisa dikelola secara baik, tidak terjadi konfllik. itu yang kita dorong untuk memperpendek rentang birokrasi, ini juga yangg kita bicarakan bersama Bappenas.” Jelas Bupati.

Pada akhir sambutannya Bupati Jayapura menambahkan bahwa :

“intinya partisipasi masyarakat kampung bisa mandiri, berbasis SDA, kekuatan-kekuatan lokalnya, mereka bisa mengambil tanggng jawab, kalo tidak akan memberikan ketergantungan yg besar”. (ddy)