Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan sistem teknologi informasi yang lebih canggih dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak. Permintaan Kalla ini disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.
“Pak Wapres meminta kami (KPU) untuk fokus dan konsentrasi dengan bagaimana penggunaan IT yang bisa dilakukan di Indonesia,” ujar Husni Kamil Manik di Kantor Wapres, Jakarta, Jum’at (30/01).
Husni berkata pihaknya akan mulai membentuk tim khusus untuk menangani teknologi infomasi ini. “Secara bertahap sejalan dengan itu KPU sudah membentuk tim, yang kemudian mulai bekerja untuk membuat grand design penggunaan IT dalam pemilu di Indonesia,” lanjut Husni.
Husni mengatakan sistem ini diharapkan mampu memperlancar semua kebutuhan pelaksanaan, hingga evaluasi Pilkada serentak yang dilakukan di 204 tempat, terdiri dari delapan provinsi dan 186 Kabupaten/Kota.
Meski pelaksanaan cukup kompleks, Husni belum mau membeberkan jumlah anggaran yang digunakan KPU untuk mengurus Pilkada ini,
“Belum ada persetujuan dari dana yang kami ajukan, tapi kelak dana semua akan diakumulasikan dengan APBD,” ucapnya.
KPU mengusulkan dana pelaksanaan pilkada serentak sebesar Rp 1,1 triliun untuk 2015. “Tapi perlu diingat, dana Rp 1,1 triliun ini belum disetujui,” tutup Husni
Tahun 2014 lalu, KPU menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun untuk pemilu presiden untuk dua putaran. Rinciannya, dana sebesar Rp 4 triliun untuk putaran pertama dan Rp 3,9 triliun untuk putaran kedua.
Bicara soal pemanfaatan teknologi di pemilihan umum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah memiliki sistem pemilihan elektronik yang disebut e-Voting.
Teknologi ini telah diterapkan di level pemilihan kepala desa di Boyolali (Jawa Tengah), Jembrana dan Tabanan (Bali), dan Musi Rawas, Purwodadi (Jawa Tengah).(CNN Indonesia)
