[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”15073″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jpr – Guna memudahkan pengusaha Orang Asli Papua gunakan aplikasi non tender LPSE termasuk memahami peraturannya, Pemerintah Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan BPC GAPENSI Kabupaten Jayapura gelar workshop sosialisasi tentang aplikasi non tender LPSE khusus pengusaha Orang Asli Papua.
Workshop tersebut dibuka langsung oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si yang diwakili oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi, S.Pd., M.KP ditandai dengan pemukulan tifa yang berlangsung di aula kantor Bupati Jayapura beberapa waktu lalu, Jumat (21/2).
Sekertaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi mengatakan sosialisasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Jayapura ini merupakan amanat perpres nomor 17 tahun 2019 untuk kepada perangkat daerah diminta agar memberi keberpihakan yang jelas kepada pengusaha Orang Asli Papua.
“Sekda Hana juga memperingatkan kepada pengusaha Orang Asli Papua bekerja lebih professional, terutama bila telah mendapat pekerjaan agar tidak menjualnya ke pengusaha lain yang bukan Orang Asli Papua,” ujarnya.
Sementara itu selaku Ketua Tim Infrastruktur Kabupaten Jayapura Alpius Toam saat ditemui di sela-sela workshop mengungkapkan, melalui workshop tersebut pihaknya memberi pemahaman terkait bagaimana penyusunan anggaran hingga proses tender dan sampai pelaksanaan suatu program ataupun pekerjaan dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan.
“Dan kepada para pengusaha tersebut Alpius Toam yang merupakan salah satu pemateri dalam workshop juga akan berupaya menjelaskan tentang peran strategis para pengusaha Orang Asli Papua dalam pembangunan di Papua lebih khusus di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1583336290572-491d5b28-8f54-2″ include=”15074,15075″][/vc_column][/vc_row]
