Serahkan Bantuan Perikanan Tangkap, Bupati Yunus Wonda: Harus Sesuai Kebutuhan Nelayan

SENTANI, jayapurakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyerahkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa kapal 3 GT, motor tempel, dan GPS kepada kelompok nelayan di Distrik Depapre, Demta, Yokari, dan Revenirara. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waiya, Distrik Depapre, Kamis (4/12/2025).

Bupati Yunus Wonda mengatakan bahwa wilayah Tanah Merah memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan. Menurutnya, semangat nelayan sangat tinggi, namun sarana yang tersedia selama ini belum memadai. Karena itu, pemerintah menyalurkan bantuan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan agar lebih optimal.

Bupati menegaskan pemerintah tidak hanya menyediakan kapal dan alat pendukung lainnya, tetapi juga memperkuat fasilitas penunjang. “Saya telah menginstruksikan DKP untuk menata lokasi dan mempersiapkan pembangunan pabrik es. Dengan adanya es, hasil tangkapan tidak mudah rusak dan siap dipasarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah fasilitas siap, perusahaan pembeli ikan seperti MBG yang selama ini mengambil ikan di Hamadi, akan diarahkan membeli langsung di Tanah Merah. Pemerintah juga berencana mendorong pengembangan rumput laut guna mendukung pendapatan nelayan.

Yunus Wonda menyebut Tanah Merah merupakan salah satu pusat ikan tuna sehingga pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memaksimalkan potensi perikanan. Dengan adanya pasar yang jelas dan harga yang stabil, nelayan diharapkan tidak lagi merugi seperti sebelumnya.

Terkait harga ikan, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap normal dan setara dengan harga di Hamadi. Pemerintah meminta perusahaan tidak memainkan harga dan memastikan nelayan memperoleh keuntungan yang adil.

Bupati juga memerintahkan penyediaan ruang penyimpanan es (cold storage) di Distrik Tanah Merah, Depapre, dan Yokari agar hasil tangkapan dapat dikumpulkan dan dijual langsung kepada MBG. Sementara untuk Distrik Demta, pengelolaan akan dilakukan melalui Koperasi Merah Putih. Langkah ini diambil untuk menghindari monopoli harga dan memperkuat posisi tawar nelayan.

“Kerja nelayan sangat berat, dengan biaya bahan bakar dan logistik yang tinggi. Pemerintah harus hadir memberikan fasilitas, pendampingan pasar, dan perlindungan harga,” tegasnya.

Di sektor pariwisata, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kampung. Tahun depan, makanan di kawasan wisata tidak lagi boleh dibawa dari luar, tetapi harus dibeli dari masyarakat lokal. Pemerintah akan menyiapkan los kuliner agar warga dapat berjualan makanan tradisional seperti papeda, ikan bakar, dan singkong bakar.