[vc_row][vc_column][vc_column_text]SENTANI, jayapurakab.go.id – Kabar adanya wacana pemerintah soal pemindahan lokasi Pelabuhan Peti Kemas Depapre di Holtekamp, Kota Jayapura, Papua mendapat penolakan keras dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si.
Selain menolak, Bupati Jayapura juga mempertanyakan perencanaan pemindahan lokasi Pelabuhan Peti Kemas Depapre.
Mathius menyampaikan hal tersebut kepada sejumlah wartawan usai melakukan kunjungan kerja (Kunker) awal tahun 2022 di dua kampung yang ada di Distrik Depapre yakni, di Kampung Dormena dan Kampung Yewena ketika melakukan pertemuan dengan Dewan Adat Suku (DAS) Yewena-Yosu, tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat di dua kampung tersebut.
“Kenapa mau paksakan (pindah) ke Holtekamp, ada apa di sana. Itukan pertanyaan besar, kementerian juga bicara ke sana. Ini ada apa?, ini kalian yang bangun di sini pelabuhannya. Luar biasa negara ini,” tolak Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, ketika ditanya wartawan usai melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kampung Dormena-Yowena, Selasa (4/1/2022).
“Pelabuhan itu harus tetap di Depapre, sebagaimana yang sudah dibangun pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” ulangnya lagi.
Bahkan, MA sapaan akrabnya, mengemukakan, bahwa Pelabuhan Peti Kemas di Depapre dibuka Kementerian Perhubungan ini untuk membuka rute baru Tol Laut dengan kode T-19 yang menjadi akses konektivitas di wilayah Papua dan Papua Barat.
Lanjut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini menyebutkan, pembukaan pelabuhan peti kemas Depapre merupakan wujud semangat masyarakat Papua dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya.
“Pelabuhan kontainer atau pelabuhan peti kemas ini memberikan kontribusi ke daerah pedalaman, ke kabupaten/kota yang ada di sini. Pengaruhnya besar, dan negara memberikan subsidi besar sekali. Supaya harganya bisa di jangkau, tidak mahal seperti sekarang. Itulah tujuan dari membuka tol laut,” sebutnya.
“Kalau jalannya tidak beres, harga tetap mahal. Karena konteiner ini tidak bisa di angkut keluar, dia harus bagi-bagi lagi ke truk. Sehingga itu membutuhkan biaya juga, sampai di gudang di turunkan lagi. Mau bawa ke tempat lain harus di isi kembali ke konteiner lagi, konteiner mau ke mana harus sampai di tempat tujuan. Itu biayanya murah sekali, karena sudah disubsidi oleh negara. Namun, kita tidak manfaatkan subsidi tersebut. Sebenarnya kita sudah manfaatkan itu, tetapi keluar dengan harga tinggi. Karena kondisi jalan yang tidak baik,” tukas Bupati Jayapura dua periode itu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
