SENTANI, jayapurakab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura menggelar rapat paripurna penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRK, anggota DPRK, serta dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, S.H., Forkopimda, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, di ruang persidangan DPRK Jayapura, Rabu 20/05/2026.
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan menyerahkan sebanyak 26 rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi catatan administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Ruddy menegaskan rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran terakhir.
“Harapan kami jangan rekomendasi ini hanya tinggal jadi rekomendasi. Karena tahun lalu juga ada rekomendasi, kami cek belum sepenuhnya ditindaklanjuti,” ujarnya.
DPRK mengakui sebagian rekomendasi tahun sebelumnya telah mulai dijalankan oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dinilai belum menyeluruh sehingga perlu terus didorong agar dapat direalisasikan secara maksimal.
Ruddy berharap rekomendasi yang disampaikan tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan anggaran, hingga pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
DPRK juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan agar seluruh poin evaluasi dapat direalisasikan demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku menyampaikan apresiasi kepada DPRK atas penyerahan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah daerah menilai rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar program-program yang belum berjalan maksimal dapat segera diperbaiki pada tahun berjalan.
Beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian DPRK di antaranya terkait penerangan lampu jalan dan penerbangan malam di Kabupaten Jayapura. Penerbangan malam, pemerintah daerah mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan pihak bandara dan pemerintah pusat, namun implementasinya belum dapat dilakukan secara langsung karena membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, untuk program penerangan lampu jalan, pemerintah daerah optimistis dapat direalisasikan pada tahun ini melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Penulis & Foto : Imel
Admin : Rilva
