SENTANI, jayapurakab.go.id – Usai melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi guna mewujudkan pendidikan bermutu bersama Balai Pemjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua. Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan untuk melakukan perubahan untuk kualitas pendidikan di Kabupaten Jayapura akan membangun sekolah berpola asrama.
Selama saya melakukan kunjungan ke distrik dan kampung pendidikan itu sangat memprihatinkan, jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, guru-guru yang tidak di tempat menjadi kendala bagi anak-anak untuk mendapat pendidikan, kata Bupati Wonda saat diwawancara di Aula 2 Kantor Bupati Jayapura, Senin, 26/05/2025.
“Anak-anak memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mendapat pendidikan, namun jarak yang sangat jauh menjadi kendala besar untuk anak-anak bersekolah, sehingga ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Mereka harus berangkat dari satu ke kampung lain dengan jarak yang cukup jauh, jam sekolah yang seharusnya masuk jam 7.15 WIT tetapi mereka tiba di sekolah jam 10 atau jam 11 WIT karena sangat jauh,” terangnya.
Bupati Wonda menegaskan hal yang harus pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan langkah-langkah konkrit seperti membangun sekolah yang berpola asrama agar akses pendidikan benar-benar dirasakan semua siswa, baik di kota maupun di daerah terpencil.
“Yang terjadi selama ini ada rentan pendidikan yang cukup jauh di daerah pelosok, kita bicara pendidikan, kita bicara kesiapan anak-anak kita ke depan tetapi mutu pendidikan seperti itu tidak akan merubah, mereka sekedar datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah tetapi kualitas pendidikan tidak menjamin,” ungkapnya.
Kami ada akan melakukan visi dan misinya bersama wakil bupati, dalam waktu dekat akan membangun pendidikan berpola asrama yakni di wilayah Ormu akan ada asrama untuk SD dan SMP, selain itu akan bangun asrama siswa SMK di Depapre serta di Demta.
“Ini kami lakukan bertujuan agar mutu pendidikan bukan sekedar mendapat ijazah tetapi fakta yang terjadi selama ini karena jarak yang cukup jauh maka siswa hanya sekedar sekolah untuk mendapatkan ijazah,” jelasnya.
Dengan adanya dana otonomi khusus di Papua seharusnya pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan jadi prioritas.
Selain karena akses yang jauh faktor lain adalah kehadiran guru di sekolah juga menjadi perhatian Bupati Wonda.
“Saya berkunjung di SMK I, dari seluruh kelas yang saya kunjungi hanya 4 kelas yang ada gurunya, padahal adalah dalam kota, bagaimana kita bicara mutu pendidikan kalau model seperti itu. Orang nomor satu minta kepala dinas pendidikan untuk memastikan semua sekolah mengikuti aturan, dan pastikan mutu kualitas siswa terjamin,” harapnya.
Admin/Editor: Rilva
Penulis: Imel
