SENTANI, jayapurakab.go.id – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029, Herlin Beatrix Monim, mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat adat dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Desakan itu disampaikan menyusul insiden yang terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Menurut Beatrix, DPR Papua mendukung penuh Program MBG karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
“Pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Kami yang paling mengetahui kondisi masyarakat dan siapa saja yang layak dilibatkan agar program ini berjalan baik,” kata Beatrix saat di wawancara usai melihat dapur MBG di Distrik Depapre, Kamis, 06/08/2026.
Beatrix menilai, dalam konteks Papua, gereja dan masyarakat adat memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dari setiap program pemerintah. Bahkan, ketika persoalan muncul di tengah masyarakat, pihak yang pertama kali hadir memberikan bantuan adalah pemerintah daerah bersama gereja dan masyarakat adat.
“Ketika pemerintah belum hadir, gereja dan masyarakat adat sudah lebih dulu melayani masyarakat. Karena itu mereka harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait MBG,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan yang seimbang kepada pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi pelaksana di lapangan, tetapi turut menentukan kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan program.
Menurutnya, tujuan baik Program MBG harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang terjadi di Depapre.
Beatrix menegaskan, pelibatan pemerintah daerah, gereja, tokoh adat, dan masyarakat secara langsung akan memperkuat pengawasan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau semua unsur dilibatkan, masyarakat akan merasa memiliki program ini. Dengan begitu, keresahan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap MBG bisa dipulihkan,” pungkasnya.
Penulis : Imel
Admin : Rilva
