SENTANI, jayapurakab.go.id – Gubernur Papua, Pol. (Purn.) Dr. H. Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H., meminta masyarakat adat wilayah Mamta Tabi memperjelas kembali jati diri, tatanan sosial, serta hak kepemilikan wilayah adat.
Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat membuka Konferensi III Masyarakat Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Wilayah Mamta Tabi di Hotel Suni Garden Sentani, Rabu (7/10/2026).
Fakhiri menilai kejelasan struktur dan hak adat penting agar pemerintah tidak terus menghadapi klaim yang saling bertentangan terkait kepemilikan wilayah adat.
“Saya minta masyarakat Mamta Tabi kembali membicarakan harga dirinya, membicarakan tatanan sosialnya. Supaya kami pemerintah bertemu dengan masyarakat adat itu, bertemu dengan haknya yang benar. Jangan mengatasnamakan,” tegasnya.
Menurut Fakhiri, Dewan Adat merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pemilik hak wilayah. Karena itu, konferensi harus menjadi momentum konsolidasi untuk memperjelas siapa pemilik hak adat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam.
“Inilah forum yang mulia bagi masyarakat adat untuk menentukan jati dirinya sebagai pemilik hak keseluruhan itu,” katanya.
Fakhiri berharap konferensi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk melindungi masyarakat adat, tanah, hutan, dan sumber daya alam Papua.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan pemuda adat sebagai kekuatan perubahan yang mampu menjaga identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Sementara itu, Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., mengajak para pemangku adat Mamta Tabi memperkuat dukungan terhadap program pembangunan pemerintah daerah.
Yunus berharap pemangku adat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
“Para pemangku adat kami harapkan dapat berkontribusi dan turut menjembatani pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran di wilayah adat Mamta-Tabi,” ujarnya.
Konferensi yang mengusung tema “Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam Papua” tersebut diikuti peserta dari berbagai wilayah adat, termasuk Keerom, Sarmi, Mamberamo, Grime Nawa, Deypansoro Utara-Selatan, hingga Port Numbay.
Forum tersebut diharapkan melahirkan keputusan strategis untuk memperkuat masyarakat adat sekaligus memastikan pembangunan di Tanah Papua tetap menghormati hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam.
Penulis : Imel
Foto : Eky
Admin : Rilva
