SENTANI, jpr – Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura akhirnya sudah melakukan penandatanganan Mou bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mengawal pelaksanaan proyek-proyek strategis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura.
“Kami sudah melakukan kerjasama dengan TP4D dan itu sudah kami lakukan beberapa waktu lalu di kantor kejaksaan negeri Jayapura,” kata Kadis Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw kepada koran ini, Sabtu (7/9).
Dia mengatakan, inti dari kerjasama itu adalah agar semua produk perencanaan, pekerjaan dari OPD teknis, wajib di dampingi oleh Aparat penegak hukum.
“Kenapa, ada dua poin penting disitu. Pertama, dari aspek hukum perencanaan kita dipastikan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam RPJMD,” ungkapnya.
Kemudian, ketika ada persoalan yang timbul, TP4D ini akan segera mencegah dan dinas yang bersangkutan akan segera memperbaikinya. Sehingga kerjasama dengan Tim TP4D ini dipandang perlu dan itu menjadi kebutuhan. Kemudian dari situ juga PPTK dan PPK bisa secara bebas untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan. Sehingga tidak ada rasa ketakutan untuk mengerjakan pekerjaan, baik bagi penyedia, PPTK dan PPK.
“Adanya Mou ini karena ada historinya, dimana sebelumnya pemerintah daerah ada ketakutan dalam mengerjakan pekerjaan ada rasa ketakutan, yang berdampak pada penyerapan. Sehingga keluarlah peraturan Kejaksaan Agung untuk membantu bagaimana setiap OPD di dampingi sehingga ketika ada pemeriksaan oleh siapapun yang melakukan itu, mereka pastikan bahwa pekerjaan itu sudah didampingi. Sehingga kejaksaan, kepolisian dan BPK bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada pemeriksa,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, M Teguh Basuki, Sh,MH menjelaskan, TP4D ini dicanangkannya sejak 2015. Latar belakangnya karena diketahui penyerapan anggaran sangat minim. Dalam tugas dan fungsinya, TP4D ini akan melakukan pengawalan, mengamankan hingga mendampingi.
“Dalam semua tahapan apapun kita siap mendampingi,” ujarnya.
Dengan harapan lanjut dia, dengan adanya keterlibatan TP4D penyerapan anggaran itu maksimal dan pembangunan tentu akan berjalan baik dan hasilnya juga bisa dikontrol.
“Bahkan saya pada diskusi awal dengan kepala Dinas Perhubungan mengatakan, bahwa TP4D bukan tim yang tahu segalahnya. Mari kita saling beri masukan, saling koreksi, kalau ada tim kami yang tidak benar tolong diingatkan. Kalau dari tim rekanan maupun tim satker,” tegasnya.
Ini sangat perlu ditindak lanjuti untuk meminimalisir segala kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran pemerintah yang pada intinya dari awal ini sudah harus dicegah.
“Kerjasama pendampingan itu akan dilakukan sejak awal, misalnya sekarang sudah sampai proses tender, kita akan mulai dari situ. Kepada teman-teman OPD kalau ada proyek-proyek strategis marilah jangan ragu merangkul kami. Untuk melakukan pengawalan dan pengamanan, dan pendampingan, bukan karena kami lebih tahu, tetapi kita bisa saling mengingatkan. Sehingga aturan bisa lebih ditaati dan hasilnya lebih optimal, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” paparnya.
